Selendang DPRD Resmi Di Luncurkan

Rabu (19/1) bertempat di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Semarang, menggelar acara peluncuran Profil DPRD Kabupaten Semarang berbasis Augmented Reality dan aplikasi Selendang.

Acara peluncuran yang dihadiri seluruh anggota DPRD, turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Semarang, kepala PD, seluruh Camat di Kabupaten Semarang. Pada pembukaan diawali dengan suguhan tarian serta paduan suara, dilanjutkan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Semarang Bondan Marutohening.

Dalam sambutannya, jika aplikasi dan acara hari ini adalah hasil karya pemuda-pemuda Kabupaten Semarang. Dia menyarankan, agar ke depan pemerintah dan dewan dapat menggunakan produk dan SDM lokal ketimbang dari daerah lain. Aplikasi ini untuk menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Semarang. Serta dapat mempercepat administrasi dan penyerapan aspirasi. Dan harapan kedepan aplikasi Selendang dapat bersinergi dan terintegrasi dengan aplikasi milik OPD atau badan milik eksekutif .

“Tujuan aplikasi Selendang ini ya untuk menunjang kinerja dewan. DPRD Kabupaten Semarang terkenal kurang update (kudet), nah dengan adanya aplikasi ini kita bisa mulai terbuka dengan era digital, dan didalam Selendang terdapat fitur e-aspirasi yang memberikan ruang kepada masyarakat Kabupaten Semarang untuk menyampaikan aspirasi secara online, sehingga masyarakat tidak perlu bertatap muka langsung untuk menyampaikan keluhan pelayanan, menyampaikan aspirasi maupun dalam melaporkan apapun problem kemasyarakatan mereka “, tutur Ketua DPRD.

Dalam sambutannya Bupati Kabupaten Semarang, Ngesti Nugraha menyatakan, sudah saatnya Kabupaten Semarang Go Digital. Ngesti mengapresiasi DPRD Kabupaten Semarang menginisiasi aplikasi Selendang tersebut.

“Pertama saya mengapresiasi Ketua DPRD sudah menginisiasi aplikasi untuk menunjang kegiatan DPRD Kabupaten Semarang. Sudah saatnya kita dapat mengikuti perkembangan zaman digital,” kata Bupati dalam sambutannya. Mau tidak mau saya harus bisa juga mengikuti digitalisasi dari legislatif. Ke depan, saya ingin adanya integrasi yang baik antara aplikasi di legislatif dan aplikasi di OPD. (prs)